BSN KEMBALI MENGGELAR RAPAT PANITIA ANTAR KEMENTERIAN RPERPRES SMIIC

Selasa, 22 Mei 2018

JAKARTA. Badan Standardisasi Nasional (BSN) kembali menyelenggarakan rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Statute for The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara-Negara Islam) atau SMIIC.

Pertemuan kali ini dibuka oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas, Iryana Margahayu yang dihadiri oleh anggota PAK atau wakil yang ditugaskan yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,dan Sekretariat Kabinet.

Dalam pembukaannya Iryana menyampaikan bahwa agenda pertemuan kali ini salah satunya adalah melakukan pembahasan terhadap naskah terjemahan SMIIC yang telah menggunakan jasa penerjemah tersumpah, namun untuk memastikan kesesuain makna maka sebaiknya dilakukan pembahasan secara bersama-sama.

                          

Selain itu, Iryana juga memberikan kesempatan kepada para anggota PAK atau wakil yang ditugaskan oleh kementerian/lembaga untuk menyampaikan masukan dan tanggapan atas pengesahan statuta SMIIC ini.

Salah satu hal menarik yang ditanyakan oleh anggota PAK adalah naskah urgensi atas prakarsa pengesahan SMIIC. Naskah tersebut dinilai sangat penting, karena sebagai bahan pendukung dalam tahap pembahasan di tingkat harmonisasi dan terutama saat permohonan penandatanganan oleh Presiden. Sehingga BSN diminta untuk segera menyiapkan naskah urgensi tersebut.

Sebelum rapat ditutup, Iryana menyatakan agenda pertemuan selanjutnya adalah proses paraf pada Rancangan Peraturan Presiden pengesahan Statuta SMIIC beserta lampirannya yang dilakukan oleh anggota PAK. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Pemrakarsa dalam hal ini BSN, harus menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota PAK kepada Menteri Hukum dan HAM.

(bagianHukum)

Copyright BSN @ 2016 All Rights Reserved